Fraksi PDIP Anggap Nota Pengantar APBD Th 2020 Disusun Serampangan Abaikan 300 ribu Penduduk Kota Tegal

yahya, 15 Nov 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Tegal. Agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tegal digelar untuk merespond atas pengajuan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah kota Tegal tahun anggaran 2020.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap bahwa penyampaian Nota Pengantar APBD tahun 2020 dalam rapat paripurna beberapa hari sebelumnya yang telah dibacakan oleh Wakil Walikota Tegal HM. Jumadi, ST, MM  dimana secara garis besar disebutkan anggaran pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 1. 125.925.341.000 (Satu trilyun seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juat tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) sementara untuk anggaran belanja direncanakan sebesar Rp 1.271.699.856.000,- (Satu trilyun dua ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang berarti anggaran tahun 2020 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 145.774.515.000 (Seratus empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Kendati demikian, fraksi PDIP DPRD Kota Tegal lebih menyoroti ketidak-jelasan rincian program dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 mendatang. Pemerintah dianggap telah berlaku ‘serampangan’ dalam penyusunan Nota Pengantar APBD tahun 2020.

Menurut pandangan Fraksi PDIP, padahal pemerintah daerah sudah terbiasa dan sering menyusun nota keuangan APBD setiap tahun dengan didalamnya mengurai rincian pada setiap objek pendapatan dan belanja daerah. Sehingga hal tersebut memunculkan spekulasi kalau pemerintah kota Tegal menganggap sepele persoalan nota keuangan APBD. Padahal menurut penilaian PDIP bahwa didalam nota keuangan terdapat 300 ribu jiwa warga kota Tegal yang nasibnya dipertaruhkan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah kota Tegal.

 

“ Atau barangkali memang benar…… sudah saatnya Pemerintah Kota Tegal untuk segera menata Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tegal yang lebih progresif revolusioner, yang memiliki semangat kerja tinggi dan berdedikasi, “ Urai pernyataan fraksi yang dibacakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tegal H. Edi Suripno, SH, MH, Jumat (15/11).

PDIP juga menekankan agar pemerintah kota Tegal mampu menjaga tata kelola pemerintahan dengan baik dan benar. Karena hal itu penting. Agar kedepan dalam penyusunan Nota Pengantar APBD dapat disusun secara sistematis, proporsional dan memenuhi azaz umum penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dengan menyajikan rincian pendapatan, belanja, pembiayaan daerah serta mengurai prioritas program dan kegiatan yang menjadi bagian dalam pemenuhan Janji Kampanye Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD tahun anggaran berkenaan. Atas pertimbangan itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pada pemerintah kota Tegal untuk kembali pada “KELAZIMAN” penyampaian pengantar Nota Keuangan Daerah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

 

Penyampaian pengantar Nota Keuangan ini, merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD periode 2019 – 2024 dan tahun pertama dilaksanakannya Visi baru Kota Tegal yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal Yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif” dengan Misinya antara lain Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi, Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender juga disebutkan dalam misi itu bercita-cita meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu. mewujudkan pemberdayaan masyarakat..

Cita-cita yang tercermin dalam misi tersebut juga menyatakan keinginan meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan, meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif serta mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya. Hal itu tertuang sebagaimana disebutkan dalam dokumen RKPD tahun 2020 dan KUA/PPAS bahwa tema dan prioritas pembangunan ditahun 2020 adalah “Penataan Wajah Kota dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat serta Daya Saing Daerah” 

 Untuk dapat terealisasinya misi tersebut terdapat beberapa skala prioritas yang patut menjadi proyeksinya seperti pembangunan dan penataan infrastruktur kota guna memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat; peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia kota tegal; penguatan daya saing ekonomi daerah khususnya pada sector pariwisata; penanggulangan kemiskinan serta; pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah.

Terdapat beberapa pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Tegal yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam bentuk beberapa pertanyaan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pelaksanaan program daerah  serta keterkaitan persoalan-persoalan publik yang berkembang di masyarakat seperti proyeksi Silpa tahun 2019 sebesar Rp.165.412.515.000,- yang diragukan telah diperhitungkan dengan matang. Dipertanyakan juga besaran sisa anggaran dari Silpa yang merupakan program lanjutan pada tahun berikutnya.

Menurut fraksi PDIP, terdapat tren Silpa tahun berjalan yang berkecenderungan meningkat seperti pada tahun 2018 Silpa anggaran sebesar Rp 165,5 milyar atau 14,3%. Demikian pula kita mesti mengetahu Program dan Kegiatan serta OPD mana yang telah berkontribusi yang menjadi penyebab tingginya Silpa pada tahun 2019. Hal ini pemerintah kota Tegal dituntut untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan fraksi PDIP DPRD Kota Tegal

Pertanyaan yang tak kalah menarik dari pandangan umum yang disampaikan fraksi PDIP tentang kebijakan-kebijakan managemen piutang daerah tahun 2020. Hal itu terkait target pendapatan daerah ditahun 2020 yang ditargetkan sebesar Rp.1.125.925.341.000,-. Sementara tidak terdapat rincian berapa piutang pendapatan dan piutang lainnya yang tercatat dalam necara tahun 2018 (berdasarkan audit BPK) dan bagaimana kondisi status piutang tersebut serta berapa target pengembaliannya untuk tahun anggaran 2020.

Masih banyaknya catatan yang menjadi sorotan dari fraksi PDIP DPRD Kota Tegal setidaknya dapat dijadikan cerminan bagi pemerintah kota Tegal untuk melangkah kedepan dengan perencanaan-perencanaan yang lebih matang. Masih banyak lagi yang disampaikan fraksi PDIP terkait nota keuangan rancangan APBD Kota Tegal tahun anggaran 2020 tersebut.

Sebut saja Belanja Daerah Tahun 2020: dimana Belanja Daerah ditahun 2020 direncanakan sebesar Rp.1.271.699.856.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.473.745.518.000,- dan Belanja Langsung Rp.797.954.338.000,-   Alokasi Belanja Tidak Langsung ; terkait dengan penganggaran Tambahan Penghasilan ASN tahun 2020 dimana pemberian tambahan penghasilan ASN ditentukan dengan kriteria Beban Kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi kerja dan/atau pertimbangan lainnya, bagaimana penentuan dan kriteria pemberian Tambahan Penghasilan ASN ditahun 2020? Apa landasan pemberian perhitungan Tambahan Penghasilan ASN ditahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan yang ada? Apakah rencana pemberian Tambahan Penghasilan sudah mendapat persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri dan KASN?

Sementara Alokasi Belanja Langsung tahun 2020 ; dialokasikan sebesar Rp.797.954.338.000,- terdiri dari Belanja Pegawai Rp.44.842.473.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.567.090.081.000,- Belanja Modal sebesar Rp.186.021.784.000,- jika dilihat dari alokasi anggaran maka Belanja Barang dan Jasa masih sangat dominan dibanding dengan belanja modal, sehingga hal ini masih jauh dari harapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 yaitu alokasi belanja Infrastruktur minimal sebesar 25% dari alokasi Belanja Daerah, hal ini juga perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh dari pemerintah kota Tegal.

Dalam alokasi penganggaran tahun 2020, sesuai dengan Permendagri nomer 31 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Standar Alokasi Anggaran digunakan untuk pelaksanaan fungsi Pendidikan sekurang – kurangnya 20% dari APBD, Kesehatan Minimal 10% dari total Belanja Daerah diluar gaji, Infrastruktur yang bersumber dari dana transfer umum sebesar 25%, Kewilayahan bagi pemerintah kota dialokasikan anggaran 5% Keseluruhan APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, peningkatan kapasitas SDM sekurang-kurangnya 0,16%, fraksi PDIP juga meminta penjelasan terkait Standar Alokasi Anggaran. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan?  

Soal kebijakan pelaksanaan program daerah dan persoalan yang berkembang di masyarakat seperti keterkaitan penanganan persoalan penggusuran warga oleh PT KAI diwilayah RW VII Kel. Panggung, soal program Reforma Agraria, tidak terperinci tahapan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal ditahun anggaran 2020. Kapan perencanaan pembentukan GUGUS REFORMA AGRARIA?

Belum lagi tentang usulan anggaran penataan kawasan Jl. Ahmad Yani yang akan dijadikan “Malioboro Tegal” inipun tidak masuk dalam perincian, permohonan penjelasan terkait upaya penataan PKL di Alun – Alun Kota Tegal, terutama di kawasan depan Masjid Agung Kota Tegal terkesan semrawut memenuhi bahu jalan, yang menjadi pertanyaan upaya pembinaan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal, penarikan iuran sampah pada masyarakat, bagaimana pengelolaan pendapatan daerah di PPI Jongor karena hingga saat ini tidak dikelola dengan baik.

Terkait dengan rencana pengembangan Objek Wisata PAI, serta bagaimana perjanjian kerja sama dengan PT Pelindo II terkait dengan Pantai Alam Indah yang akan habis pada tahun 2029 mendatang. persoalan issu “JAMBANISASI” yang perlu dilakukan pendataan secara komprehensif dengan melibatkan RT/RW guna memastikan seluruh warga kota tegal memiliki jamban, sehingga kesehatan warga lebih terjamin, bahkan soal PANSEL Sekda dan Penataan OPD dilingkungan pemerintah kota tegal juga tidak diuraikan skema pelaksanaannya dan target waktu penataan SOTK yang akan dilaksanakan Walikota Tegal

Untuk itu fraksi PDIP Kota Tegal menekankan bahwa sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2020, menekankan kepada Walikota Tegal untuk menyertakan Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Daerah yang akan diterapkan ditahun 2020 mendatang.  

 

Penyampaian pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan, menaruh harapan kepada Walikota Tegal untuk dapat menyampaikan Jawaban atas beberapa pertanyaan yang mendasar yang telah disampaikan oleh  Fraksi PDI Perjuangan. Menurutnya fraksi PDIP, jawaban Walikota Tegal nampaknya semacam ‘warning’ sebagai bagian dari pertimbangan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan  keputusan “Persetujuan Pembahasan” Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. (Anis Yahya

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu